PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER RUMAH SAKIT “X” ATAS PEMBERIAN OBAT BIUS YANG MELEBIHI DOSIS TERHADAP PASIEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Negara mempunyai kewajiban dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari pelayanan publik terdapat keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. BPSK adalah salah satu lembaga yang menangani masalah konsumen sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini bagaimana pengaturan hukum pemberian obat bius terhadap pasien oleh dokter dalam tindakan operasi kuret menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit, bagaimana pertanggungjawaban dokter atas pemberian obat bius yang melebihi dosis terhadap pasien dalam tindakan operasi kuret dirumah sakit “X” menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bagaimana upaya penyelesaian sengketa dokter atas pemberian obat bius yang melebihi dosis terhadap pasien dalam tindakan operasi kuret dirumah sakit “X”. Dalam penelitian ini peneliti memilih spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana menganalisis suatu peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum itu sendiri serta praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam skrispsi ini. Peneliti juga menggunakan jenis metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian Pemberian obat bius harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit, hasil penelitian ini juga diketahui bahwa pertanggungjawaban dalam perkara ini sudah sesuai atas dasar akta perdamaian dari kedua belah pihak. Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, BPSK